TOUNA – Lapas Kelas IIB Ampana, Kanwil Kemenkumham Sulteng mengikuti kegiatan penyambutan Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Menteri Hukum, Menteri Hak Asasi Manusia, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Kabinet Merah Putih secara virtual, Senin (20/10/24).
Kegiatan ini dipusatkan di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, dan diikuti oleh jajaran lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.
Bertempat di Aula Sivia Patuju Lapas Ampana, Kepala Lapas, Luther Toding Patandung, bersama seluruh pejabat structural serta jajaran turut hadir dalam acara tersebut.
Penyambutan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.
Dalam kegiatan tersebut, turut diperkenalkan beberapa tokoh penting yang mengisi posisi strategis dalam kementerian.
Menteri yang disambut antara lain Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. dan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, S.IP, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.
Sementara Wakil Menteri antara lain Wakil Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan:Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., Wakil Menteri Hukum Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia:Mugiyanto Sipin dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, S.E., M.E., M.B.A.
Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Sekjen Kemenkumham, Irjen Pol. Dr. Nico Afinta, S.IK., SH., M.H., yang menjelaskan masa transisi kementerian dari Kemenkumham menuju struktur baru dengan pembagian tugas yang lebih fokus.
“Perubahan ini bukan sekadar perubahan struktur, tetapi juga mencerminkan fokus yang lebih spesifik terkait penanganan bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan,” jelasnya.
Nico mengatakan, perubahan ini lebih dari sekadar perubahan struktur, tetapi juga dalam hal pembagian tugas dan fungsi yang lebih terfokus. Setiap kementerian baru memiliki peran yang jelas dalam mengelola aspek hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.
“Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta manajemen imigrasi dan pemasyarakatan di Indonesia,” ujarnya.
Kehadiran Lapas Kelas IIB Ampana dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan penuh terhadap perubahan kebijakan serta struktur baru yang akan mempengaruhi operasional dan pelayanan pemasyarakatan di seluruh Indonesia.
Diharapkan, dengan struktur baru ini, koordinasi antar-lembaga dan pelayanan terhadap warga binaan di Lapas Kelas IIB Ampana dapat berjalan lebih efektif dan efisien. (Red/HumasLaspana)
